BRICS, babak baru dalam diplomasi ekonomi Indonesia

Liga335 – BRICS, babak baru diplomasi ekonomi Indonesia
Berita terkait: Pemerintah pertimbangkan impor minyak Rusia pasca keanggotaan BRICS
Jakarta (ANTARA) – Dengan status keanggotaan resminya di BRICS, Indonesia telah memasuki babak baru diplomasi ekonomi di panggung global. BRICS, sebuah organisasi antar pemerintah, didirikan untuk mendorong tatanan dunia yang lebih seimbang dengan memperkuat suara negara-negara berkembang dalam pengambilan keputusan global.Dengan bergabung ke BRICS, yang mencakup Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab (UEA), Indonesia bertujuan untuk menantang dominasi negara-negara maju di lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia.

Sebagai contoh, Bank Pembangunan Baru (NDB), yang didirikan oleh negara-negara BRICS, berfokus pada pembiayaan proyek infrastruktur dan pembangunan di negara-negara anggota.Per 6 Januari 2025, keanggotaan penuh Indonesia dalam BRICS berarti blok ekonomi ini kini mewakili lebih dari 40 persen dari populasi dunia dan sekitar 27 persen dari produk domestik bruto (PDB) global, sehingga menjadikannya pemain penting dalam perekonomian dunia. Keikutsertaan Indonesia dalam BRICS tidaklah mengejutkan, karena pembahasan mengenai hal ini telah dimulai pada tahun 2023 dalam KTT BRICS di Johannesburg, Afrika Selatan.

Posisi strategis Indonesia sebagai negara berkembang terbesar di Asia Tenggara memperkuat relevansi kelompok ini, sekaligus menandakan pergeseran dominasi ekonomi global.Namun, penting untuk mempertimbangkan potensi manfaat yang dapat diperoleh Indonesia dari keanggotaan BRICS serta risiko yang mungkin menyertainya di tengah situasi global yang semakin dinamis. BRICS dibentuk untuk menanggapi kebutuhan akan hierarki global yang lebih seimbang mengingat pengaruh dominan lembaga-lembaga Barat, seperti IMF dan Bank Dunia.

Keanggotaan Indonesia memberikan kesempatan untuk berkontribusi pada tatanan ekonomi yang lebih inklusif, menangani isu-isu seperti pembiayaan pembangunan berkelanjutan, pengurangan ketimpangan ekonomi global, dan serta mereformasi sistem keuangan internasional. Selain itu, kehadiran Indonesia memperkuat perwakilan negara-negara berkembang di dalam BRICS. Namun, seberapa besar manfaat yang akan diperoleh Indonesia dari keanggotaannya di BRICS bergantung pada langkah-langkah strategis yang diambil.

Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Arsjad Rasjid, mencatat bahwa keanggotaan Indonesia di BRICS menandai momen bersejarah yang meningkatkan statusnya sebagai pemain ekonomi global.Ia meyakini keanggotaan ini akan menciptakan peluang besar untuk peningkatan perdagangan, kerja sama ekonomi, dan kerja sama investasi antara Indonesia dan negara-negara BRICS lainnya, sehingga mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Salah satu manfaat utama adalah akses ke NDB, yang menyediakan opsi pembiayaan yang lebih fleksibel dan adaptif untuk proyek infrastruktur dibandingkan dengan pinjaman konvensional dari sumber-sumber Barat.

Pendanaan dari NDB dapat secara signifikan mendukung proyek-proyek strategis Indonesia, seperti pembangunan Nusantara , ibu kota baru, upaya transisi energi, dan pengembangan kawasan ekonomi khusus.Selain bantuan keuangan, keanggotaan BRICS dapat membuka peluang perdagangan dan investasi yang lebih luas.Negara-negara anggota secara kolektif mewakili pasar yang besar, sehingga memungkinkan Indonesia untuk mengekspor komoditas utama, seperti minyak sawit, karet, dan barang-barang manufaktur.

Selain itu, peluang besar untuk transfer teknologi dan peningkatan kerja sama di bidang energi terbarukan dapat mempercepat kemajuan Indonesia menuju ekonomi hijau.Namun, bergabung dengan BRICS memiliki tantangannya sendiri. Meskipun kelompok ini tampak bersatu, sebenarnya sangat beragam, dengan Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan memiliki kepentingan ekonomi dan geopolitik yang berbeda-beda.

Prioritas yang berbeda-beda ini berpotensi menimbulkan konflik yang mempersulit pengambilan keputusan di dalam kelompok tersebut. Ada juga risiko geopolitik, karena keanggotaan Indonesia dalam BRICS dapat dipandang sebagai pergeseran dari aliansi tradisionalnya dengan Barat.M Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia, Amelia Anggraini, menekankan bahwa sebagai anggota tetap BRICS, Indonesia harus memberikan manfaat nyata bagi warganya.

Meskipun manfaat keanggotaan mungkin belum terlihat secara langsung saat ini, menangani isu-isu seperti ketimpangan ekonomi dan kesenjangan digital membutuhkan lebih dari sekadar bergabung dengan aliansi global. Pemerintah harus mengembangkan strategi untuk memastikan bahwa manfaat keanggotaan BRICS menjangkau masyarakat akar rumput. Jika tidak, keanggotaan tersebut dapat menjadi sekadar gestur simbolis tanpa dampak nyata.

Indonesia harus memperkuat perannya sebagai komunikator di dalam BRICS, dengan mengambil sikap netral dan menerapkan kebijakan luar negeri yang “bebas dan aktif” untuk memediasi kepentingan yang beragam di antara negara-negara anggota. Pendekatan ini memungkinkan Indonesia untuk mengadvokasi agenda global yang inklusif dan berorientasi pada pembangunan. Indonesia juga harus memprioritaskan tujuan nasionalnya dalam kerangka BRICS daripada sekadar menyesuaikan diri dengan agenda kelompok tersebut.

Misalnya, i Dalam konteks transisi energi, Indonesia dapat mengusulkan pembentukan dana khusus di dalam BRICS untuk mendukung pengembangan teknologi energi terbarukan di negara-negara berkembang. Selain itu, Indonesia dapat mendorong keterlibatan yang lebih besar dari sektor swasta dan masyarakat sipil dalam pengambilan keputusan BRICS guna memastikan kebijakan yang lebih relevan dan berdampak. Keanggotaan Indonesia dalam BRICS menandai langkah penting dalam diplomasi ekonomi global.

Namun, Indonesia harus memanfaatkan posisi ini untuk mewujudkan tujuan strategisnya.Dalam menghadapi lanskap geopolitik dan ekonomi global yang kompleks, Indonesia harus dengan bijak memanfaatkan peluang sambil mengatasi tantangan. Keanggotaan BRICS harus dipandang sebagai alat untuk meningkatkan posisi global Indonesia.

Hal ini memerlukan pendekatan yang fleksibel namun berani yang meninggalkan paradigma lama. Dengan pendekatan strategis, BRICS dapat menjadi panggung bagi Indonesia untuk menunjukkan relevansinya dan kepemimpinan global yang progresif.