Purbaya Tegaskan Anggaran Darurat Siap untuk Tanggap Darurat Banjir Sumatera
Liga335 daftar – TEMPO Interaktif, Jakarta – Kementerian Keuangan memastikan bahwa dana tambahan untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah tersedia untuk menangani dampak bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa BNPB masih menghitung jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk tanggap darurat.
“Jika dana yang ada saat ini tidak mencukupi, kami akan meninjau dan menyediakan lebih banyak lagi.
Sumber dayanya sudah siap,” kata Purbaya dalam acara peresmian Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kementerian Keuangan di Denpasar, Bali, pada hari Jumat, 5 Desember 2025. Dia tidak memberikan jumlah pastinya karena proposal akhir dari BNPB masih dalam proses pengkajian.
Saat ini, BNPB memiliki sisa anggaran sekitar Rp 500 miliar hingga Rp 600 miliar untuk penanganan darurat bencana.
BNPB mendapatkan alokasi dana sebesar Rp 2,01 triliun untuk tahun 2025, turun secara signifikan dari Rp 4,92 triliun pada tahun 2024.
Hingga Kamis, 4 Desember 2025, BNPB melaporkan bahwa banjir Banjir dan tanah longsor di tiga provinsi tersebut telah merenggut 836 nyawa dan membuat puluhan ribu warga mengungsi karena rumah mereka rusak atau hancur.
Tim darurat gabungan terus melakukan upaya evakuasi, operasi pencarian, dan pembukaan kembali jalan sambil mendistribusikan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak.
Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, sebelumnya mendesak pemerintah untuk mengerahkan semua sumber daya yang ada untuk menangani bencana.
“Pemerintah dapat menggunakan dana on-call dalam APBN 2025, sebesar Rp4 triliun, untuk tanggap bencana di Sumatera,” kata Said, menekankan bahwa dukungan tersebut dapat mencakup operasi darurat dan pemulihan pascabencana.
Ia menambahkan bahwa upaya rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akan membutuhkan pendanaan tahun jamak yang substansial, termasuk pada tahun 2026 dan seterusnya.
Rehabilitasi akan berfokus pada pemulihan layanan publik yang penting seperti rumah sakit, sekolah, kantor pemerintah, tempat ibadah, dan d infrastruktur dasar, sementara rekonstruksi akan menangani jalan, jembatan, pasar, dan fasilitas lainnya yang rusak akibat bencana.
“Kebutuhan anggaran rekonstruksi kemungkinan akan melebihi dana tanggap darurat karena skala kerusakan yang terjadi,” kata Said.
Ervana Trikarinaputri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
