3 orang tewas setelah massa membakar gedung DPRD di tengah aksi protes selama sepekan
Liga335 – Massa yang marah membakar sebuah gedung DPRD di sebuah ibukota provinsi di Indonesia, menyebabkan sedikitnya tiga orang tewas dan lima lainnya dirawat di rumah sakit, kata para pejabat. Kebakaran di Makassar, ibukota provinsi Sulawesi Selatan, dimulai pada hari Jumat malam. Laporan-laporan televisi menunjukkan gedung DPRD terbakar semalaman, menyebabkan area tersebut berubah menjadi warna oranye yang menakutkan.
BACA LEBIH LANJUT Ketegangan meningkat di Serbia saat pengunjuk rasa yang marah bentrok dengan polisi dan membakar kantor partai Tim penyelamat menemukan tiga mayat pada Sabtu pagi, sementara lima orang dirawat di rumah sakit karena luka bakar atau patah tulang setelah melompat dari gedung tersebut, kata Fadli Tahar, seorang pejabat bencana setempat. Para pengunjuk rasa di kota Bandung, Jawa Barat, juga membakar gedung DPRD pada hari Jumat, tetapi tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Di Surabaya, kota terbesar kedua di Indonesia, para pengunjuk rasa menyerbu markas polisi daerah setelah menghancurkan pagar dan membakar kendaraan.
Pasukan keamanan menembakkan gas air mata dan menggunakan meriam air. Namun, para demonstran melakukan perlawanan dengan kembang api dan pentungan kayu. Kedutaan-kedutaan besar asing di Jakarta, termasuk Amerika Serikat, Australia dan negara-negara Asia Tenggara, telah menyarankan warga negara mereka di Indonesia untuk menghindari daerah-daerah demonstrasi atau pertemuan publik yang besar.
Ketenangan sebagian besar kembali ke ibukota Indonesia pada hari Sabtu ketika pihak berwenang membersihkan mobil-mobil yang terbakar, kantor-kantor polisi dan halte-halte bus yang dibakar oleh para pengunjuk rasa yang marah. Protes selama lima hari dimulai di Jakarta pada hari Senin, dipicu oleh laporan-laporan bahwa semua 580 anggota DPR menerima tunjangan perumahan bulanan sebesar 50 juta rupiah ($3.075) di luar gaji mereka.
Tunjangan tersebut, yang diperkenalkan tahun lalu, hampir 10 kali lipat dari upah minimum Jakarta. Para pengkritik berpendapat bahwa tunjangan baru ini tidak hanya berlebihan tetapi juga tidak sensitif di saat kebanyakan orang bergulat dengan melonjaknya biaya hidup dan pajak serta meningkatnya pengangguran. Protes semakin meluas dan menjadi lebih keras setelah kematian seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, yang berusia 21 tahun.
Sebuah video di media sosial yang tampaknya menunjukkan kematiannya dalam sebuah unjuk rasa di ibukota Jakarta pada hari Kamis mengejutkan bangsa ini dan memicu protes terhadap aparat keamanan. Kurniawan dilaporkan sedang menyelesaikan pesanan pengiriman makanan ketika ia terjebak dalam bentrokan tersebut. Para saksi mata mengatakan kepada televisi lokal bahwa mobil lapis baja dari unit Brigade Mobil Polri tiba-tiba melaju di tengah kerumunan demonstran dan menabrak Kurniawan, menyebabkan dia terjatuh.
Bukannya berhenti, mobil tersebut malah melindasnya. Pada hari Sabtu, ratusan pengemudi ojek online dan mahasiswa di Bali melakukan demonstrasi solidaritas atas kematian Kurniawan dalam sebuah protes yang jarang terjadi di pulau wisata tersebut. Mereka menyerukan reformasi kepolisian dan pembebasan mereka yang ditangkap selama protes.
Para pengunjuk rasa berbaris menuju markas polisi daerah Bali dan polisi anti huru-hara menembakkan gas air mata ke arah mereka untuk mendorong mundur mereka yang mencoba mencapai kompleks yang dijaga ketat. Para pengunjuk rasa membalas dengan melemparkan batu, botol, dan suar. Bentrokan antara polisi anti huru hara dan pengunjuk rasa meletus di berbagai kota di Indonesia pada hari Jumat, termasuk di Medan, Solo, Yogyakarta, Magelang, Malang, Bengkulu, Pekanbaru, dan Manokwari di wilayah Papua bagian timur.
Sekitar 950 orang ditangkap dalam demonstrasi di Jakarta pada hari Kamis, menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Pihak berwenang mengatakan bahwa sekitar 25 petugas dirawat di rumah sakit karena luka-luka serius setelah diserang oleh para pengunjuk rasa di Jakarta. Komnas HAM percaya bahwa jumlah korban luka-luka di pihak masyarakat jauh lebih besar.
Amnesty International mengkritik pemerintah Indonesia pada hari Sabtu, dengan mengatakan bahwa pemerintah menekan kebebasan berbicara dengan tindakan keras terhadap protes publik. “Tidak seorang pun boleh kehilangan nyawa karena menggunakan hak mereka untuk memprotes,” kata Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. “Pihak berwenang harus segera dan tanpa syarat membebaskan siapa pun yang ditahan semata-mata karena menggunakan hak-hak mereka,” katanya.
wartawan Dita Alangkara dan Achmad Ibrahi m di Jakarta, berkontribusi dalam laporan ini.
